Kunjungi Jatim, Komisi II Terima Masukan Soal DBH Cukai Hasil Tembakau

07-12-2024 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II Zulfikar Arse Sadikin, saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi II dengan Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono dan jajaran, di Surabaya, Jawa Timur. Foto: Bianca/vel

PARLEMENTARIA, Surabaya - Jawa Timur merupakan provinsi penghasil tembakau terbesar di Indonesia. Di tahun 2024, Jatim memperoleh alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari pendapatan negara sebesar Rp2,77 triliun. Anggaran ini berasal dari 3 persen total penerimaan negara sebesar Rp129 triliun.


Wakil Ketua Komisi II Zulfikar Arse Sadikin menjelaskan, Provinsi Jatim mengusulkan agar DBHCHT yang selama ini sebanyak 3 persen, bisa ditingkatkan persentasenya. Hal ini mengemuka dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi II dengan Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono dan jajaran, di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (7/12/2024).


"Ke depan kalau memang bisa sih lebih ditingkatkan persentasenya. Tadi ada permintaan dari Jawa Timur, namun mudah-mudahan itu nanti bisa kita masukkan dalam perubahan Undang-Undang HKPD," jelas Zulfikar, kepada Parlementaria.


Tak hanya soal persentase, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, Jatim juga mengusulkan agar peruntukan DBHCHT dapat diperluas, tidak hanya untuk sektor kesehatan saja. Sehingga sektor lain yang masih memerlukan peningkatan dapat terbantu dengan alokasi DBHCHT.


"Kalau memang daerah penghasil itu sarana prasarana dan pelayanan kesehatannya sudah maksimal, sementara mereka tetap mendapatkan (DBHCHT), bisalah dialihkan untuk urusan yang lain, yang memang daerah penghasil tersebut masih perlu sokongan dana," katanya. (bia/aha)

BERITA TERKAIT
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...
Dibahas dalam UU Omnibus Law Politik, Komisi II: Putusan MK Babak Baru Demokrasi Konstitusi
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan syarat...